RANTAU, fokusbanua.com – Dalam rangka memperkuat peran posyandu serta mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa, Bupati Tapin H. Yamani bersama Wakil Bupati H. Juanda melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri RI, tepatnya ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), di Jakarta Selatan, belum lama tadi.
Rombongan Pemkab Tapin diterima langsung oleh Dirjen Bina Pemdes, Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Balombo, M.Si, bersama jajaran, termasuk Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yamani memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memperkuat layanan dasar di tingkat desa, terutama melalui posyandu.
“Hari ini kami berdiskusi langsung dengan Pak Dirjen. Banyak masukan dan pencerahan kami terima, khususnya terkait penguatan fungsi posyandu dan pelibatan seluruh OPD dalam mendukung program strategis berbasis desa,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu hal penting yang dibahas adalah perlunya regulasi daerah yang kuat untuk memperkuat dukungan terhadap posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat.
“Beliau juga menyarankan agar dibuat peraturan bupati yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur peran serta OPD, agar kolaborasi untuk mendukung posyandu berjalan optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Yamani menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tapin dalam mempercepat realisasi enam bidang SPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sosial dasar lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan warga desa.
“Kunjungan ini menjadi pengingat bagi kami semua bahwa pelayanan masyarakat, khususnya di desa, tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus serius, menyeluruh, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
