RANTAU, fokusbanua.com – Pemerintah Kabupaten Tapin terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Capacity Building Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Yogyakarta, Jumat (19/6/2026), dibuka langsung oleh Bupati Tapin H. Yamani dan difasilitasi oleh Bank Kalsel sebagai mitra pemerintah daerah dalam pengembangan sistem transaksi digital.
Dalam sambutannya, Bupati H. Yamani menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, efisien, dan akuntabel.
“High Level Meeting dan Capacity Building ini merupakan satu kesatuan untuk memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Indonesia,” ujar Yamani.
Menurutnya, High Level Meeting menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan digitalisasi, sedangkan capacity building bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur agar mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal di lapangan.
Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tapin telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya dengan regulasi, melainkan harus dibuktikan melalui implementasi yang konsisten di seluruh perangkat daerah.
Karena itu, H. Yamani menginstruksikan seluruh SKPD yang telah ditetapkan sebagai pengguna KKI agar segera mengoptimalkan pemanfaatannya tanpa penundaan.
“Regulasi sudah tersedia. Sekarang yang terpenting adalah komitmen untuk melaksanakan. Seluruh SKPD yang telah ditunjuk harus segera mengimplementasikan KKI sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah,” tegasnya.
Melalui penerapan KKI, Pemkab Tapin berharap proses transaksi belanja pemerintah menjadi lebih cepat, aman, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel.
