RANTAU, fokusbanua.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menuntaskan laporan keuangan daerah berjalan mulus. Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin resmi menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk digodok ke tahap yang lebih rinci.
Kesepakatan kooperatif ini dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Tapin yang digelar pada Kamis (11/6/2026). Keputusan diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap dokumen rapor keuangan yang disodorkan oleh pihak eksekutif.
Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, menegaskan bahwa lampu hijau dari lima fraksi ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari pengawasan yang lebih ketat. DPRD berkomitmen untuk membedah setiap pos anggaran guna memastikan uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
“Seluruh masukan, catatan, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi total pada pembahasan selanjutnya. DPRD akan tetap mengawal fungsi pengawasan agar pelaksanaan APBD ini benar-benar transparan, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Riduan.
Menurut Riduan, dokumen pertanggungjawaban ini merupakan instrumen krusial untuk mengukur potret kinerja pemda sepanjang tahun lalu—mulai dari realisasi pendapatan, ketepatan belanja, pembiayaan, hingga postur kesehatan fiskal daerah secara menyeluruh. Pembahasan lanjutan dipastikan akan berjalan cermat demi menghasilkan Perda yang kredibel secara administrasi maupun substansi.
Bupati Tapin, H. Yamani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD. Bagi pihak eksekutif, sinergi ini menjadi bahan bakar penting agar proses transisi dan penetapan regulasi berjalan tepat waktu sesuai koridor perundang-undangan.
“Kami sangat mengapresiasi penerimaan dan catatan kritis yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance),” kata H. Yamani.
Ia juga menambahkan bahwa momentum ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan. Lebih dari itu, proses ini adalah bagian dari komitmen besar Pemkab Tapin untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah sejalan dengan roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tapin.
