Rantau, fokusbanua.com – Dalam waktu dekat jajaran Polres Tapin akan segera menggelar rapat koordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun perbankan yang ada di Kabupaten Tapin.
Langkah ini diambil Polres Tapin untuk menindaklanjuti program dari Polri terkait ketahanan pangan nasional dan bantuan Kredit Usaha Rakyat. Minggu 08/02/2026.
Kapolres Tapin AKBP Weldi Rozika melalui Kasi Humas Polres Tapin Ipda Subhan mengatakan bahwa nantinya jajaran Polri Khususnya Polres Tapin akan membantu serta mengawal para petani jagung pakan ternak di Kabupaten Tapin dalam permodalan.
“Saat ini di Kabupaten Tapin terdapat puluhan ribu hektar lahan jagung pakan,” ungkapnya.
Menurut Ipda Subhan, pengawalan ini bertujuan untuk memastikan para petani tidak mengalami kendala dalam mengakses permodalan, terutama melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah.
” Dengan adanya dukungan finansial yang tepat sasaran, diharapkan produktivitas jagung pakan di Tapin dapat meningkat signifikan guna mendukung kemandirian pangan,” jelasnya.
Diakuinya Besarnya potensi lahan jagung di Kabupaten Tapin menjadi alasan kuat bagi Polri untuk turun tangan. Pihak kepolisian menilai bahwa jika puluhan ribu hektar lahan tersebut dikelola dengan manajemen modal yang sehat, Tapin bisa menjadi lumbung jagung pakan utama di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan program ketahanan pangan ini berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani. Jangan sampai lahan luas, tapi petani kesulitan modal untuk bibit dan pupuk,” tambahnya.
Untuk diketahui Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya ini untuk mengawal proses produksi jagung dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.
Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/2/2026).
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
