BANJARBARU, fokusbanua.com – Wakil Bupati Tapin H. Juanda menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026), di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tapin menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas nama Bupati Tapin. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Supratman Andi Agtas kepada para kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Acara peresmian ini turut dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Hukum RI, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan perguruan tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk di desa dan kelurahan. Posbankum ini hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum secara mudah dan dekat,” ujar Juanda.
Ia juga mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapin tersebut. Menurutnya, Posbankum menjadi fasilitas penting dalam membantu masyarakat desa menghadapi berbagai persoalan hukum.
“Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat tidak perlu ragu untuk mencari solusi hukum. Ini langkah baik yang perlu dimanfaatkan bersama,” pungkasnya.
Kehadiran Wakil Bupati Tapin dalam kegiatan tersebut sekaligus penerimaan penghargaan dari Menteri Hukum RI menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mendukung penguatan layanan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat di daerah.
